Ditangkapnya Akil Mochtar ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (2/10/2013) malam, menjadi cambukan keras terhadap badan kehormatan tersebut.benar-benar memprihatinkan.
Dalam konteks korupsi di Indonesia, kasus ini menggenapi pandangan rakyat bahwa korupsi di negara ini terjadi di seluruh lini institusi negara. Mulai dari eksekutif, legislative,yudikatif, tak ada satupun yang bersih dari korupsi sehingga benar yang dikatakan oleh para pengamat baik local maupu nasional bahwa Negara indonesia adalah negara yang nomor satu yang paling banyak malingnya di tingkat asia dan Nomor 5 tingkat dunia,
Langkah KPK menangkap akil suatu hal yang perlu diberi penghargaan . Betapa tidak, MK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan yang sangat besar. MK bisa mengesahkan dan membatalkan hasil Pemilukada, MK bisa menganulir kemenangan Capres-Cawapres dalam Pemilu, MK bisa menganulir peraturan yang dirasa bertentangan dengan UUD 1945, MK juga bisa membubarkan partai jika dirasakan melanggar aturan. MK seakan tangan Tuhan dalam penegakan peraturan di negeri ini. Semua keputusannya bersifat incraht dan tidak bisa diajukan banding, jika Mk sudah dihuni oleh para maling-maling dimana lagi rakyat harus menuntut keadilan,haruskah rakyat menegakan keadilan dinegeri ini dengan hukum jalanan atau hokum rimba
Kini, mata rakyat makin terbuka lebar. Bahwa korupsi di negeri ini makin mengerikan,dan harus ada penanganan khusus rakyat harus bertekad untuk menyatakan perang terhadap koruptor. Perlu kekuatan besar, jika perlu gerakan rakyat, untuk menggayang serta membabat habis koruptor di negeri ini. Gerakan perubahan menyeluruh pantas digulirkan. Sudah habis kesabaran rakyat melihat gelimang harta pejabat dari jalan pintas dengan korupsi
Untuk mencegah para maling-maling uang rakyat itu beraksi kembali seharus seluruh lembaga dinegara ini membuat kesempakatan dan peraturan undang undang yang menyatakan bahwa koruptor harus diberi sangsi hukuman mati dan seringan ringannya hukuman seumur hidup,
Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan seorang koruptor yang dihukum penjara tidak akan jera"Karena itu, ada pilihan yang lebih bagus untuk seorang koruptor agar dia jera. Yaitu dengan cara dimiskinkan,atau dihukun mati atau dihukum seumur hidup,
Namun undang-undang tentang hukuman mati bagi koruptor tidak akan ada dinegara ini sebab rakyat semua tahu bahwa orang -orang yang kita percaya untuk menyampaikan aspirasi itu tidak akan berani untuk melakukannya sebab mereka juga tinggal menunggu hari /nasib sialnya saja untuk dijebloskan dalam penjara,,atau dalam ahasa Bimanya “NGENA WAKTUNAPA DAHINA KAIBA SARENTE,,,(tinggal menunggu giliran),,jika mereka berani melakukannya sama dengan menyiapkan tali gantungan di leher mereka sendiri,,(MANE,E TAU AI NDAIMU THE WO,ORO)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
.bmp)
