LAPORKAN TIKUS TIKUS KANTOR DAN PENJABAT PENJABAT YG MALING/KORUPSI KE KPK AYO SPA BERANI

Kamis, 09 Mei 2013

PEMILUKADA DAN KONSEKWENSINYA


(raif sanjani putra )Saat ini, partai-partai politik dan para caleg yang mengikuti pemilukada 2014 sedang sibuk menjaring suara rakyat serta para tim sukses dan berani membayar mahal ATAU mengimingi mereka dengan JABATAN tertentu )

mereka yang nota bene mampu memobilitasi masa untuk meramaikan ataupun membujuk rakyat agar ikut memilih para caleg yang telah membayar mereka,..inilah fenomena perpolitikan di indonesia saat ini,,sudah menjadi rahasia umum bahwa rakyat yang ikut memeriahkan saat kampanye bukanlah rakyat yang betul betul paham siapa dan untuk apa mereka memilih dan bagaimana konsekwensinya jika caleg yang mereka pilih nanti akan berdampak negative atau positif bagi kemajuan daerah maupun kemajuan bangsa ini,,mereka adalah rakyat yang lugu dan telah dibayar dengan uang receh oleh para caleg dan tim suksesnya dalam upaya pemenangan dalam kampanye,

Rakyat seharusnya sadar jika fenomenal pembodohan massal ini merupakan sejata pamungkas bagi para caleg untuk meraup suara,jika hal ini terus berlanjut maka korupsi serta tindak ketidakadilan dalam hokum akan terus berlanjut karena jika para caleg tersebut menang mereka tidak akan sempat memikirkan bagaimana nasib rakyatnya mereka akan sibuk meraup keuntungan dan membagi kekuasaan pada para tim sukses karena mereka berprinsip, SUARA YANG MEREKA DAPAT ADALAH SUARA DARI HASIL TRANSAKSIONAL alias( jual beli suara,)

Politik transaksional menjelang perhelatan menuju pemilihan Walikota dan bupati gub dll sudah mulai terendus. Anehnya, politik keji ini seolah manjadi hal yang lumrah dan dimaklumi.

Menanggapi munculnya politik kotor ini, bahwa justru disinilah salah satu akar masalah mengapa bangsa kita semakin hari semakin hancur.

“Adanya uang mahar kepada partai bagi setiap calon yang ingin mencalonkan diri via partai, adalah sumber malapetaka bagi negeri ini,

‎Politik transaksional yang ‘dilegalkan’ dalam sistem demokrasi ini, karena dianggap sebagai konsekwensi dari biaya politik yang harus dibayar ketika ingin masuk dalam kancah pesta demokrasi.

‎Menurut informasi yang ada, biaya mahar cawalkot /bupati/gub/pres. kepada partai sekitar lima Miliar, bahkan lebih. Sedangkan untuk biaya politik yang lain, seperti dana kampanye untuk buat spanduk, nyawer, sumbangan, dll, bisa mencapai 15 M lebih. Oleh karena itu, total dana minimal yang disediakan adalah 20 M.

‎”Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap calon walikota /bupati dll punya dana sebesar itu?Tentu jawabnnya tidak,” Disinilah korelasi munculnya para kapitalis, sebab yang mempunyai dana besar tentu tidak lain adalah para kapitalis pemegang modal.

“Para calon walikota/bupati gub// pres,, akan berhutang modal dan politik kepada para kapitalisDari sinilah muncul politik transaksional atau politik balas budi para kapitalis akan meminta jatah proyek-proyek yang ada sebagai kompensasi dari biaya politik yang telah dia keluarkan.

“Dari sinilah muncul kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penagangan proyek-proyek dan bidang-bidang yang lainnya seperti salah satunya adalah perekrutan calon PNS ,penentuan kepala-kepala kantor dll,

Belum lagi peluang korupsi yang dilakukan oleh walikota /bupati/gub/pres terpilih, karena desakan kebutuhan. Secara logika, walikota/bupati/gubernur dll terpilih akan berusaha mengembalikan biaya modal politik yang ada plus keuntungan.

“Tidak mungkin seorang walikota/bup/gub/presiden terpilih akan mengikhlaskan biaya politik yang dia keluarkan, apalagi sampai hutang ke para kapitalis,” Apalagi jika ditilik gaji bulanan yang diterima oleh walikota /bupati dll sebesar 7/15/50 juta/bln, , tentu akan sangat jauh jika dipakai menutupi modal dan keuntungan politiknya.

“Dengan gaji yang kecil ini, maka akan muncul usaha mencari sumber lain untuk menutupi modal dan mencari tambahan keuntungan, dari sinilah akan muncul korupsi. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, adalah bukti empiris hal ini,” jika semakin banyak dana untuk pembangunan di korupsi, maka semakin menjadi sumber malapetaka bagi rakyat. Rakyat tetap bodoh, karena dana untuk subsidi pendidikan dikorupsi. Rakyat tetap miskin, karena dana untuk pemberdayaan dikorupsi dan lebih parahnya lagi, JIKA PENENTUAN PEMEGANG JABATAN DALAM SETIAP INSTANSI BERDASARKAN POLITK UANG SERTA LOBI DAN KEDEKATAN DGN WALI KOTA/BUPATI dll,,maka Negara ini akan semakin terpuruk dan bodoh INILAH kebobrokan sistem demokrasi, karena melegalkan politik transaksional.

“Jika sistem demokrasi yang terbukti cacat seperti itu, kenapa masih dipertahankan,,KALAU KITA MENILIK JAUH KEDALAM ,,BAHWA FENOMENAL INI ,,BUKANLAH SEMATA-MATA KESALAHAN DARI PARA CALEG ,,INI ADALAH KESALAHAN RAKYAT MEREKA MAU DIBODOHI DAN DIIMINGI_ IMINGI DENGAN UANG RECEH ,,SEHARUSNYA RAKYAT PINTAR- PINTAR MEMILIH SIAPA YANG AKAN MEREKA PILIH,,sebab pilihan rakyat akan menentukan masa depan daerah serta masa depan bangsa ini 

“Setelah sistem demokrasi terbukti bobrok, sistem sosialis juga bobrok dan gagal, maka sistem apa lagi yang bisa menjadi solusi :
  1. SOLUSINYA ADALAH ,,GOLPUT (tidak memilih sama sekali atau MEMILIH CALEG independent,( tidak memakai partai politik) serta TIDAK menggunakan uang (money politik) 
  2. KESADARAN PARA CALEG AGAR MEMPUNYAI HATI NURANI DAN BERKOMPETISILAH DENGAN JUJUR DAN TETAP AMANAH BAHWA KEKUASAAN JANGALAH DIJADIKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MERAUP MATERI TETAPI SEBAGAI ALAT UNTUK MERAUP AMAL DAN MENSEJAHTERAKAN MANUSIA/RAKYAT BUKAN MALAH MEMELOROTI HAK HAK MEREKA,,
  3. PERLU ADANYA PEMBELAJARAN POLITIK MENYELURUH KEPADA RAKYAT UNTUK APA, DAN KONSEKWENSI APA JIKA MEREKA MEMILIH 
  4. SEBAIKNYA PARTAI POLITIK HANYA DUA SAJA
  5. SYSTIM KEKHALIFAHAN,,
;;;;;;;;;;;;;;SAMPAI KAPAN’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’..?????????????kakakakakakakkkkkklk